Rakor TPP P3MD Cluster 1: Percepat Indeks Desa 2026, Perkuat Pendampingan dan Tata Kelola Desa

Ponjong 14 Juli 2026 – Tim Pendamping Profesional (TPP) P3MD Kabupaten Gunungkidul Cluster 1 menggelar rapat koordinasi pendampingan bersama Tenaga Ahli Kabupaten di Pondok Makan Sumilir, Kapanewon Ponjong. Kegiatan ini diikuti oleh pendamping desa dari wilayah Cluster 1 yang meliputi Kapanewon Wonosari, Semanu, Karangmojo, Ponjong, Rongkop, dan Playen sebagai upaya menyamakan langkah dalam meningkatkan kualitas pendampingan desa serta memastikan seluruh target program berjalan sesuai ketentuan. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah percepatan penyelesaian pendataan Indeks Desa Tahun 2026. Hingga pelaksanaan rapat, masih terdapat tiga kalurahan yang belum mencapai progres 100 persen pada dashboard, yakni Kalurahan Wareng, Mulo, dan Semanu. Pendamping desa dari ketiga kalurahan tersebut diminta segera melakukan pengecekan terhadap indikator yang belum terisi agar proses pendataan dapat segera dituntaskan. Koordinasi juga membahas sinkronisasi laporan serapan Dana Desa antara aplikasi OMSPAN dan Siskeudes yang masih ditemukan perbedaan. Seluruh pendamping diminta berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan untuk memastikan data yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi riil sehingga tidak menimbulkan perbedaan data pada sistem pelaporan. Selain itu, Tenaga Ahli Kabupaten mengingatkan pentingnya kesesuaian antara laporan pendamping pada aplikasi Daily Report Pendamping (DRP) dengan laporan kunjungan lapangan. Laporan DRP merupakan dokumen resmi hasil pendampingan yang dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat, sekaligus menjadi salah satu dasar dalam proses rekomendasi pembayaran gaji pendamping. Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa laporan kunjungan lapangan beserta bukti kunjungan dan verifikasi mandiri bulan Juli harus disampaikan paling lambat 31 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Sementara itu, laporan pemanfaatan Dana Desa dikirim setiap hari Rabu, sedangkan laporan pemantauan perencanaan Dana Desa Tahun 2026 dikirim setiap hari Jumat sebagai bagian dari monitoring rutin. Pembahasan lainnya mencakup pelaporan Pengaduan dan Penanganan Masalah (PPM). Dari total 210 kasus yang tercatat, sebanyak 124 kasus telah selesai ditangani, sedangkan 86 kasus lainnya masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Setiap kasus diminta memiliki rencana tindak lanjut yang jelas agar penyelesaiannya dapat dipantau secara berkelanjutan. Rapat koordinasi juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP terhadap Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Hasil pemeriksaan menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Sebagai tindak lanjut, disepakati beberapa langkah strategis, di antaranya peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis penyusunan laporan keuangan, penguatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis data, pengembangan jaringan kemitraan serta akses pasar, hingga pemberian penghargaan bagi BUMKal yang menunjukkan kinerja baik. Melalui rapat koordinasi ini, TPP P3MD Kabupaten Gunungkidul Cluster 1 menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pendampingan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kalurahan, serta memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pendamping Desa, Amanat Undang-Undang, Pengabdian untuk Negeri

 Catatan Pendamping Desa

Di berbagai kesempatan, pernah muncul sebuah ungkapan yang cukup akrab di kalangan Pendamping Desa, yakni bahwa Pendamping Desa adalah "anak kandung Kementerian Desa". Ungkapan tersebut tentu memiliki makna historis karena Program Pendampingan Desa berkembang seiring pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, saya memandangnya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda.

Bagi saya, Pendamping Desa bukan anak kandung sebuah kementerian, melainkan anak kandung Undang-Undang Desa.

Pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran Kementerian Desa sebagai pelaksana kebijakan. Sebaliknya, pandangan ini ingin menegaskan bahwa keberadaan Pendamping Desa memiliki dasar yang lebih mendasar, yaitu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Melalui regulasi tersebut, negara menegaskan bahwa pembangunan desa memerlukan proses pendampingan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa, memberdayakan masyarakat, serta memastikan pembangunan berlangsung secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Pendamping Desa bukan sekadar bagian dari sebuah program pemerintah. Pendamping Desa merupakan bagian dari ekosistem pembangunan desa yang dirancang untuk mendukung terwujudnya cita-cita Undang-Undang Desa.

Selama lebih dari satu dekade, Pendamping Desa telah hadir di berbagai pelosok Indonesia. Mereka mendampingi penyusunan dokumen perencanaan desa, mengawal pemanfaatan Dana Desa, memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memfasilitasi pemutakhiran Indeks Desa, mendukung percepatan penurunan stunting, mengawal program ketahanan pangan, hingga membantu pemerintah desa menghadapi berbagai perubahan regulasi.

Peran tersebut terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Saat ini Pendamping Desa dituntut mampu memahami transformasi digital, menguasai berbagai aplikasi pemerintahan, mengelola data pembangunan. Semua itu menuntut peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar desa mampu mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan nilai-nilai partisipasi masyarakat.

Di balik tuntutan profesionalisme tersebut, terdapat satu kenyataan yang hingga kini masih dijalani oleh Pendamping Desa, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan perjanjian kerja yang diperbarui secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari sistem yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai sebuah profesi yang telah mengiringi perjalanan pembangunan desa selama bertahun-tahun, Pendamping Desa telah mengumpulkan pengalaman, membangun hubungan dengan masyarakat, memahami karakter wilayah, serta menjadi bagian dari proses belajar bersama pemerintah desa. Pengalaman tersebut merupakan modal sosial yang tidak mudah dibangun dalam waktu singkat dan menjadi aset penting bagi keberlanjutan pembangunan desa.

Oleh karena itu, harapan agar profesi Pendamping Desa memperoleh perhatian yang lebih besar bukanlah bentuk keinginan untuk diperlakukan istimewa ataupun membandingkan diri dengan profesi lain yang telah memiliki status Aparatur Sipil Negara. Setiap profesi memiliki sejarah, mekanisme, dan kebijakan masing-masing yang patut dihormati.

Harapan tersebut lebih diarahkan pada pentingnya menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang selama ini telah berkontribusi mendampingi desa. Kepastian dalam pengembangan profesi diyakini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi Pendamping Desa untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesionalisme, dan memberikan pendampingan yang semakin berkualitas kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau lengkapnya regulasi, tetapi juga oleh keberlanjutan sumber daya manusia yang mengawal proses tersebut dari waktu ke waktu.

Pada akhirnya, desa membutuhkan kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Pendamping Desa, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Tidak ada pembangunan yang berhasil jika berjalan sendiri-sendiri.

Pendamping Desa tidak sedang mencari pengakuan. Pendamping Desa hanya berharap bahwa pengabdian, pengalaman, dedikasi, serta kompetensi yang telah dibangun selama ini dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang semakin memperkuat pembangunan desa. Sebab, memperkuat Pendamping Desa pada hakikatnya bukan hanya memperkuat sebuah profesi, melainkan juga memperkuat desa sebagai fondasi pembangunan Indonesia.

Sehari Bersama Pendamping Desa: Mengabdi di Tengah Dinamika, Mengawal Asa dari Desa

Di balik setiap musyawarah yang melahirkan kesepakatan, setiap jalan desa yang mulai terbangun, setiap data yang diperbarui, hingga setiap program pemberdayaan yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ada peran yang sering kali luput dari perhatian. Peran itu dijalankan oleh Pendamping Desa, sosok yang hadir bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai mitra pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai regulasi, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Menjadi Pendamping Desa bukan sekadar menghadiri rapat atau menyusun laporan. Di balik profesi ini terdapat tanggung jawab untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Mulai dari mendampingi penyusunan RPJMKal, RKP Kalurahan, APBKal, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemutakhiran Indeks Desa, percepatan penurunan stunting, hingga pengawalan program ketahanan pangan, semuanya menjadi bagian dari amanah yang dijalankan setiap hari.

Tidak ada hari yang benar-benar sama. Pagi dapat dimulai dengan menghadiri Musyawarah Kalurahan, siang melakukan monitoring pembangunan atau unit usaha BUMDes, sore mendampingi verifikasi data, dan malam menyelesaikan laporan serta mempelajari regulasi terbaru. Ritme kerja tersebut mencerminkan bahwa pendampingan desa tidak hanya membutuhkan pengetahuan teknis, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi, menyatukan berbagai kepentingan, serta menghadirkan solusi atas persoalan yang muncul di lapangan.

Di era transformasi digital, tantangan itu semakin berkembang. Pendamping Desa dituntut mampu menguasai berbagai aplikasi pemerintahan, melakukan analisis data, menyusun laporan secara cepat dan akurat, hingga memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan. Teknologi bukan menggantikan peran manusia, melainkan menjadi sarana untuk bekerja lebih efektif, sehingga energi dapat lebih banyak dicurahkan bagi masyarakat.

Di balik dinamika tersebut, terdapat satu kenyataan yang dijalani dengan penuh kesadaran. Hingga saat ini, Pendamping Desa masih melaksanakan tugas berdasarkan mekanisme perjanjian kerja yang diperbarui secara berkala, sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan program pendampingan desa yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, semangat pengabdian tidak ditentukan oleh status kepegawaian. Profesionalisme lahir dari komitmen untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya. Setiap pendamping memahami bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak diukur dari siapa yang bekerja di balik layar, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, dedikasi, integritas, dan tanggung jawab tetap menjadi nilai utama dalam setiap langkah pendampingan.

Landasan tugas Pendamping Desa berakar pada semangat pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Amanat tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendampingan Masyarakat Desa, yang menegaskan bahwa pendampingan bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat agar mampu mewujudkan pembangunan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, membangun desa bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur. Membangun desa berarti membangun kepercayaan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan setiap kebijakan lahir dari kebutuhan masyarakat. Pendamping Desa hadir sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, berjalan bersama pemerintah kalurahan dan masyarakat untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'"
(QS. At-Taubah: 105)

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengabdian seorang Pendamping Desa tidak semata-mata diukur dari status atau jabatan, melainkan dari keikhlasan dalam bekerja, integritas dalam menjalankan tugas, dan manfaat yang mampu dihadirkan bagi masyarakat. Selama semangat itu tetap terjaga, setiap langkah kecil yang dilakukan akan menjadi bagian dari ikhtiar besar membangun desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kalurahan Gari Siapkan RKPKal 2027, Pemanfaatan Artificial Intelligence Masuk Agenda Prioritas

Gari, 8 Juli 2026 – Pemerintah Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027 pada Rabu (8/7). Forum yang dihadiri unsur Pemerintah Kapanewon Wonosari, Korcam Pendamping Desa, Bamuskal, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta dipimpin oleh Lurah Gari, Widodo, S.I.P., CPM., NLP., ini menghasilkan sejumlah program prioritas pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga transformasi digital melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).

Dalam sambutannya, Lurah Gari menyampaikan bahwa pembangunan desa ke depan harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Kalurahan juga perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pengembangan potensi desa.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian peserta musyawarah adalah langganan layanan Artificial Intelligence (AI). Pemanfaatan AI diharapkan dapat mendukung penyusunan administrasi pemerintahan, percepatan pelayanan kepada masyarakat, pembuatan publikasi dan media informasi desa, hingga pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien.

Selain inovasi digital, Muskal juga menetapkan berbagai prioritas pembangunan tahun 2027, antara lain pembangunan talud, jembatan gantung, jalan usaha tani (JUT), pemasangan CCTV, pembaruan peta potensi desa, pembaruan website desa, serta peningkatan sarana pelayanan publik.

Musyawarah juga memaparkan hasil Rembuk Stunting, yang menetapkan berbagai program prioritas, mulai dari pembentukan kader bina keluarga balita dan remaja, edukasi pencegahan stunting, pembinaan calon pengantin, hingga penguatan kesehatan reproduksi remaja sebagai langkah percepatan penurunan stunting di Kalurahan Gari.

Dengan menggabungkan pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan transformasi digital berbasis Artificial Intelligence, Kalurahan Gari menunjukkan komitmennya untuk menjadi desa yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Penyusunan RKPKal Tahun 2027 Segera Dimulai, Pemerintah Kalurahan Siapkan Tahapan Perencanaan Sesuai Regulasi

WONOSARI – Pemerintah Kalurahan akan segera memasuki tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027 sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kalurahan. Dokumen RKPKal menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2027 serta pedoman pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan RKPKal merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pembangunan desa secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam prosesnya, pemerintah kalurahan wajib memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah kalurahan, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai forum musyawarah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, penyusunan RKP Desa yang dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai RKPKal, mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun berjalan. Dokumen tersebut kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Kalurahan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan. Sebelum memasuki tahapan penyusunan, pemerintah kalurahan bersama Bamuskal dan unsur masyarakat melaksanakan mekanisme musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku. Forum tersebut menjadi sarana untuk menghimpun berbagai usulan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPKal Tahun 2027. Penyusunan RKPKal memiliki peran strategis karena menentukan arah kebijakan pembangunan kalurahan selama satu tahun anggaran. Melalui dokumen tersebut, pemerintah kalurahan merumuskan berbagai program dan kegiatan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan keadaan darurat dan mendesak. Selain memperhatikan kebutuhan masyarakat, penyusunan RKPKal juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar program yang dilaksanakan di tingkat kalurahan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih luas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kalurahan didorong untuk mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi faktor penting untuk memastikan program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) turut berperan dalam mendampingi pemerintah kalurahan pada setiap tahapan perencanaan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses penyusunan RKPKal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan akan dimulainya penyusunan RKPKal Tahun 2027, pemerintah kalurahan diharapkan dapat mempersiapkan seluruh tahapan perencanaan secara optimal. Perencanaan yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perkuat Ketahanan Pangan Desa, BUMKal Karangtengah dan Karangrejek Manfaatkan Batang Singkong sebagai Pagar Hidup Produktif

Wonosari – Upaya memperkuat ketahanan pangan desa terus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di wilayah Kapanewon Wonosari. Salah satu inovasi sederhana namun bernilai manfaat tinggi dilakukan oleh BUMKal Tirta Kencana Kalurahan Karangrejek dan BUMKal Barokah Mandiri Kalurahan Karangtengah melalui pemanfaatan batang singkong sebagai pagar hidup pada lahan kegiatan ketahanan pangan desa. Pemanfaatan batang singkong tersebut diterapkan sebagai pembatas alami area budidaya yang dikelola BUMKal. Selain berfungsi menjaga dan memperjelas batas lahan, pagar hidup dari tanaman singkong juga memberikan nilai tambah karena dapat menghasilkan daun maupun umbi yang bermanfaat sebagai sumber pangan dan pakan ternak. Direktur BUMKal bersama pengelola kegiatan ketahanan pangan menjelaskan bahwa penggunaan batang singkong dipilih karena mudah diperoleh, biaya penanaman relatif murah, serta memiliki tingkat keberhasilan tumbuh yang tinggi. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk optimalisasi potensi lokal yang tersedia di lingkungan masyarakat. Pada lahan ketahanan pangan yang dikelola, batang singkong ditanam secara berjajar mengelilingi area budidaya. Seiring pertumbuhannya, tanaman tersebut akan membentuk pagar hijau yang tidak hanya mempercantik kawasan, tetapi juga menjadi aset produktif yang dapat dimanfaatkan pada masa panen. Kegiatan ini mendapat apresiasi karena selaras dengan semangat pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya lokal menjadi salah satu strategi untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan BUMKal. Selain mendukung fungsi perlindungan lahan, keberadaan pagar hidup singkong juga diharapkan dapat menjadi contoh praktik pertanian ramah lingkungan yang dapat direplikasi oleh kelompok tani maupun masyarakat. Dengan konsep tersebut, setiap bagian lahan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai area produksi pangan. Pengurus BUMKal Tirta Kencana dan BUMKal Barokah Mandiri berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung keberhasilan program ketahanan pangan desa. Melalui kolaborasi antara pemerintah kalurahan, pengelola BUMKal, kelompok masyarakat, serta pendamping desa, program ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan batang singkong sebagai pagar hidup produktif menjadi bukti bahwa inovasi tidak selalu memerlukan biaya besar. Dengan memaksimalkan potensi yang ada di sekitar, desa mampu membangun sistem ketahanan pangan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Perkuat Ketahanan Pangan Desa, BUMKal Wonosari Kembangkan Peternakan, Pertanian dan Perikanan

WONOSARI – Upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis desa terus diperkuat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di wilayah Kapanewon Wonosari. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan( Penyertaan Modal Kepaa, seluruh kalurahan di Kapanewon Wonosari telah mengembangkan berbagai unit usaha produktif yang mencakup sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. Program ketahanan pangan yang didukung melalui penyertaan modal desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat kalurahan. Beragam usaha telah dikembangkan oleh BUMKal sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Di sektor peternakan, usaha yang dijalankan antara lain ayam petelur, bebek petelur, penggemukan kambing, penggemukan sapi, serta budidaya kambing. Sementara pada sektor pertanian dikembangkan komoditas semangka, pepaya, bawang merah, jagung, hortikultura, hingga toko pertanian yang menyediakan sarana produksi bagi petani. Pada sektor perikanan, beberapa kalurahan mengembangkan budidaya ikan lele dan patin. Hasil monitoring menunjukkan sejumlah BUMKal telah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. BUMKal Handarbeni Wareng yang mengelola usaha penggemukan sapi sistem gaduh telah mencapai serapan modal sebesar 97,67 persen dengan progres fisik mencapai 100 persen. Selain itu, BUMKal Prasodjo Kalurahan Duwet, BUMKal Bangun Kencana Mulo, serta BUMKal Bangkit Wunung juga telah menyerap seluruh modal yang dialokasikan untuk pengembangan usaha ayam petelur. Pada sektor perikanan dan pertanian, BUMKal Murakabi Kalurahan Baleharjo yang mengembangkan budidaya lele, patin dan semangka menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan dengan tingkat serapan modal mencapai lebih dari 80 persen dan progres fisik sekitar 80 persen. Kegiatan usaha berjalan sesuai rencana dan belum ditemukan kendala yang signifikan. Meski demikian, hasil evaluasi juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Beberapa BUMKal masih berada pada tahap persiapan usaha, pembangunan kandang, penyediaan sarana produksi, maupun penataan administrasi. Selain itu terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga kerja, perizinan pemanfaatan lahan, kondisi cuaca yang kurang mendukung, hingga pemasaran hasil usaha yang masih terbatas. Sebagai tindak lanjut, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan oleh pengelola BUMKal bersama pemerintah kalurahan dan pendamping desa. Upaya tersebut meliputi penguatan kemitraan dengan kelompok tani dan peternak, peningkatan tata kelola administrasi dan pembukuan usaha, pembangunan sarana pendukung, penguatan pemasaran produk, serta pengembangan usaha sesuai potensi lokal masing-masing kalurahan. Monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai tujuan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah kalurahan, BUMKal, pendamping desa, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program ketahanan pangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian pangan di Kapanewon Wonosari. Melalui pengembangan usaha peternakan, pertanian, dan perikanan yang berkelanjutan, BUMKal di Kapanewon Wonosari diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.