Di berbagai kesempatan, pernah muncul sebuah ungkapan yang cukup akrab di kalangan Pendamping Desa, yakni bahwa Pendamping Desa adalah "anak kandung Kementerian Desa". Ungkapan tersebut tentu memiliki makna historis karena Program Pendampingan Desa berkembang seiring pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, saya memandangnya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda.
Bagi saya, Pendamping Desa bukan anak kandung sebuah kementerian, melainkan anak kandung Undang-Undang Desa.
Pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran Kementerian Desa sebagai pelaksana kebijakan. Sebaliknya, pandangan ini ingin menegaskan bahwa keberadaan Pendamping Desa memiliki dasar yang lebih mendasar, yaitu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Melalui regulasi tersebut, negara menegaskan bahwa pembangunan desa memerlukan proses pendampingan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa, memberdayakan masyarakat, serta memastikan pembangunan berlangsung secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, Pendamping Desa bukan sekadar bagian dari sebuah program pemerintah. Pendamping Desa merupakan bagian dari ekosistem pembangunan desa yang dirancang untuk mendukung terwujudnya cita-cita Undang-Undang Desa.
Selama lebih dari satu dekade, Pendamping Desa telah hadir di berbagai pelosok Indonesia. Mereka mendampingi penyusunan dokumen perencanaan desa, mengawal pemanfaatan Dana Desa, memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memfasilitasi pemutakhiran Indeks Desa, mendukung percepatan penurunan stunting, mengawal program ketahanan pangan, hingga membantu pemerintah desa menghadapi berbagai perubahan regulasi.
Peran tersebut terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Saat ini Pendamping Desa dituntut mampu memahami transformasi digital, menguasai berbagai aplikasi pemerintahan, mengelola data pembangunan. Semua itu menuntut peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar desa mampu mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan nilai-nilai partisipasi masyarakat.
Di balik tuntutan profesionalisme tersebut, terdapat satu kenyataan yang hingga kini masih dijalani oleh Pendamping Desa, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan perjanjian kerja yang diperbarui secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari sistem yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai sebuah profesi yang telah mengiringi perjalanan pembangunan desa selama bertahun-tahun, Pendamping Desa telah mengumpulkan pengalaman, membangun hubungan dengan masyarakat, memahami karakter wilayah, serta menjadi bagian dari proses belajar bersama pemerintah desa. Pengalaman tersebut merupakan modal sosial yang tidak mudah dibangun dalam waktu singkat dan menjadi aset penting bagi keberlanjutan pembangunan desa.
Oleh karena itu, harapan agar profesi Pendamping Desa memperoleh perhatian yang lebih besar bukanlah bentuk keinginan untuk diperlakukan istimewa ataupun membandingkan diri dengan profesi lain yang telah memiliki status Aparatur Sipil Negara. Setiap profesi memiliki sejarah, mekanisme, dan kebijakan masing-masing yang patut dihormati.
Harapan tersebut lebih diarahkan pada pentingnya menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang selama ini telah berkontribusi mendampingi desa. Kepastian dalam pengembangan profesi diyakini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi Pendamping Desa untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesionalisme, dan memberikan pendampingan yang semakin berkualitas kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Pembangunan desa merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau lengkapnya regulasi, tetapi juga oleh keberlanjutan sumber daya manusia yang mengawal proses tersebut dari waktu ke waktu.
Pada akhirnya, desa membutuhkan kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Pendamping Desa, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Tidak ada pembangunan yang berhasil jika berjalan sendiri-sendiri.
Pendamping Desa tidak sedang mencari pengakuan. Pendamping Desa hanya berharap bahwa pengabdian, pengalaman, dedikasi, serta kompetensi yang telah dibangun selama ini dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang semakin memperkuat pembangunan desa. Sebab, memperkuat Pendamping Desa pada hakikatnya bukan hanya memperkuat sebuah profesi, melainkan juga memperkuat desa sebagai fondasi pembangunan Indonesia.
