Pendamping Desa, Amanat Undang-Undang, Pengabdian untuk Negeri

 Catatan Pendamping Desa

Di berbagai kesempatan, pernah muncul sebuah ungkapan yang cukup akrab di kalangan Pendamping Desa, yakni bahwa Pendamping Desa adalah "anak kandung Kementerian Desa". Ungkapan tersebut tentu memiliki makna historis karena Program Pendampingan Desa berkembang seiring pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, saya memandangnya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda.

Bagi saya, Pendamping Desa bukan anak kandung sebuah kementerian, melainkan anak kandung Undang-Undang Desa.

Pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran Kementerian Desa sebagai pelaksana kebijakan. Sebaliknya, pandangan ini ingin menegaskan bahwa keberadaan Pendamping Desa memiliki dasar yang lebih mendasar, yaitu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Melalui regulasi tersebut, negara menegaskan bahwa pembangunan desa memerlukan proses pendampingan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa, memberdayakan masyarakat, serta memastikan pembangunan berlangsung secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Pendamping Desa bukan sekadar bagian dari sebuah program pemerintah. Pendamping Desa merupakan bagian dari ekosistem pembangunan desa yang dirancang untuk mendukung terwujudnya cita-cita Undang-Undang Desa.

Selama lebih dari satu dekade, Pendamping Desa telah hadir di berbagai pelosok Indonesia. Mereka mendampingi penyusunan dokumen perencanaan desa, mengawal pemanfaatan Dana Desa, memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memfasilitasi pemutakhiran Indeks Desa, mendukung percepatan penurunan stunting, mengawal program ketahanan pangan, hingga membantu pemerintah desa menghadapi berbagai perubahan regulasi.

Peran tersebut terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Saat ini Pendamping Desa dituntut mampu memahami transformasi digital, menguasai berbagai aplikasi pemerintahan, mengelola data pembangunan. Semua itu menuntut peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar desa mampu mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan nilai-nilai partisipasi masyarakat.

Di balik tuntutan profesionalisme tersebut, terdapat satu kenyataan yang hingga kini masih dijalani oleh Pendamping Desa, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan perjanjian kerja yang diperbarui secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari sistem yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai sebuah profesi yang telah mengiringi perjalanan pembangunan desa selama bertahun-tahun, Pendamping Desa telah mengumpulkan pengalaman, membangun hubungan dengan masyarakat, memahami karakter wilayah, serta menjadi bagian dari proses belajar bersama pemerintah desa. Pengalaman tersebut merupakan modal sosial yang tidak mudah dibangun dalam waktu singkat dan menjadi aset penting bagi keberlanjutan pembangunan desa.

Oleh karena itu, harapan agar profesi Pendamping Desa memperoleh perhatian yang lebih besar bukanlah bentuk keinginan untuk diperlakukan istimewa ataupun membandingkan diri dengan profesi lain yang telah memiliki status Aparatur Sipil Negara. Setiap profesi memiliki sejarah, mekanisme, dan kebijakan masing-masing yang patut dihormati.

Harapan tersebut lebih diarahkan pada pentingnya menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang selama ini telah berkontribusi mendampingi desa. Kepastian dalam pengembangan profesi diyakini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi Pendamping Desa untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesionalisme, dan memberikan pendampingan yang semakin berkualitas kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau lengkapnya regulasi, tetapi juga oleh keberlanjutan sumber daya manusia yang mengawal proses tersebut dari waktu ke waktu.

Pada akhirnya, desa membutuhkan kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Pendamping Desa, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Tidak ada pembangunan yang berhasil jika berjalan sendiri-sendiri.

Pendamping Desa tidak sedang mencari pengakuan. Pendamping Desa hanya berharap bahwa pengabdian, pengalaman, dedikasi, serta kompetensi yang telah dibangun selama ini dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang semakin memperkuat pembangunan desa. Sebab, memperkuat Pendamping Desa pada hakikatnya bukan hanya memperkuat sebuah profesi, melainkan juga memperkuat desa sebagai fondasi pembangunan Indonesia.

Sehari Bersama Pendamping Desa: Mengabdi di Tengah Dinamika, Mengawal Asa dari Desa

Di balik setiap musyawarah yang melahirkan kesepakatan, setiap jalan desa yang mulai terbangun, setiap data yang diperbarui, hingga setiap program pemberdayaan yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ada peran yang sering kali luput dari perhatian. Peran itu dijalankan oleh Pendamping Desa, sosok yang hadir bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai mitra pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai regulasi, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Menjadi Pendamping Desa bukan sekadar menghadiri rapat atau menyusun laporan. Di balik profesi ini terdapat tanggung jawab untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Mulai dari mendampingi penyusunan RPJMKal, RKP Kalurahan, APBKal, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemutakhiran Indeks Desa, percepatan penurunan stunting, hingga pengawalan program ketahanan pangan, semuanya menjadi bagian dari amanah yang dijalankan setiap hari.

Tidak ada hari yang benar-benar sama. Pagi dapat dimulai dengan menghadiri Musyawarah Kalurahan, siang melakukan monitoring pembangunan atau unit usaha BUMDes, sore mendampingi verifikasi data, dan malam menyelesaikan laporan serta mempelajari regulasi terbaru. Ritme kerja tersebut mencerminkan bahwa pendampingan desa tidak hanya membutuhkan pengetahuan teknis, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi, menyatukan berbagai kepentingan, serta menghadirkan solusi atas persoalan yang muncul di lapangan.

Di era transformasi digital, tantangan itu semakin berkembang. Pendamping Desa dituntut mampu menguasai berbagai aplikasi pemerintahan, melakukan analisis data, menyusun laporan secara cepat dan akurat, hingga memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan. Teknologi bukan menggantikan peran manusia, melainkan menjadi sarana untuk bekerja lebih efektif, sehingga energi dapat lebih banyak dicurahkan bagi masyarakat.

Di balik dinamika tersebut, terdapat satu kenyataan yang dijalani dengan penuh kesadaran. Hingga saat ini, Pendamping Desa masih melaksanakan tugas berdasarkan mekanisme perjanjian kerja yang diperbarui secara berkala, sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan program pendampingan desa yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, semangat pengabdian tidak ditentukan oleh status kepegawaian. Profesionalisme lahir dari komitmen untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya. Setiap pendamping memahami bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak diukur dari siapa yang bekerja di balik layar, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, dedikasi, integritas, dan tanggung jawab tetap menjadi nilai utama dalam setiap langkah pendampingan.

Landasan tugas Pendamping Desa berakar pada semangat pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Amanat tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendampingan Masyarakat Desa, yang menegaskan bahwa pendampingan bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat agar mampu mewujudkan pembangunan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, membangun desa bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur. Membangun desa berarti membangun kepercayaan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan setiap kebijakan lahir dari kebutuhan masyarakat. Pendamping Desa hadir sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, berjalan bersama pemerintah kalurahan dan masyarakat untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'"
(QS. At-Taubah: 105)

Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengabdian seorang Pendamping Desa tidak semata-mata diukur dari status atau jabatan, melainkan dari keikhlasan dalam bekerja, integritas dalam menjalankan tugas, dan manfaat yang mampu dihadirkan bagi masyarakat. Selama semangat itu tetap terjaga, setiap langkah kecil yang dilakukan akan menjadi bagian dari ikhtiar besar membangun desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPKal Tahun 2027 Segera Dimulai, Pemerintah Kalurahan Siapkan Tahapan Perencanaan Sesuai Regulasi

WONOSARI – Pemerintah Kalurahan akan segera memasuki tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027 sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kalurahan. Dokumen RKPKal menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2027 serta pedoman pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan RKPKal merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pembangunan desa secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam prosesnya, pemerintah kalurahan wajib memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah kalurahan, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai forum musyawarah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, penyusunan RKP Desa yang dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai RKPKal, mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun berjalan. Dokumen tersebut kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Kalurahan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan. Sebelum memasuki tahapan penyusunan, pemerintah kalurahan bersama Bamuskal dan unsur masyarakat melaksanakan mekanisme musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku. Forum tersebut menjadi sarana untuk menghimpun berbagai usulan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPKal Tahun 2027. Penyusunan RKPKal memiliki peran strategis karena menentukan arah kebijakan pembangunan kalurahan selama satu tahun anggaran. Melalui dokumen tersebut, pemerintah kalurahan merumuskan berbagai program dan kegiatan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan keadaan darurat dan mendesak. Selain memperhatikan kebutuhan masyarakat, penyusunan RKPKal juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar program yang dilaksanakan di tingkat kalurahan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih luas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kalurahan didorong untuk mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi faktor penting untuk memastikan program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) turut berperan dalam mendampingi pemerintah kalurahan pada setiap tahapan perencanaan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses penyusunan RKPKal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan akan dimulainya penyusunan RKPKal Tahun 2027, pemerintah kalurahan diharapkan dapat mempersiapkan seluruh tahapan perencanaan secara optimal. Perencanaan yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan kalurahan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perkuat Ketahanan Pangan Desa, BUMKal Wonosari Kembangkan Peternakan, Pertanian dan Perikanan

WONOSARI – Upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis desa terus diperkuat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di wilayah Kapanewon Wonosari. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan( Penyertaan Modal Kepaa, seluruh kalurahan di Kapanewon Wonosari telah mengembangkan berbagai unit usaha produktif yang mencakup sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. Program ketahanan pangan yang didukung melalui penyertaan modal desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat kalurahan. Beragam usaha telah dikembangkan oleh BUMKal sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Di sektor peternakan, usaha yang dijalankan antara lain ayam petelur, bebek petelur, penggemukan kambing, penggemukan sapi, serta budidaya kambing. Sementara pada sektor pertanian dikembangkan komoditas semangka, pepaya, bawang merah, jagung, hortikultura, hingga toko pertanian yang menyediakan sarana produksi bagi petani. Pada sektor perikanan, beberapa kalurahan mengembangkan budidaya ikan lele dan patin. Hasil monitoring menunjukkan sejumlah BUMKal telah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. BUMKal Handarbeni Wareng yang mengelola usaha penggemukan sapi sistem gaduh telah mencapai serapan modal sebesar 97,67 persen dengan progres fisik mencapai 100 persen. Selain itu, BUMKal Prasodjo Kalurahan Duwet, BUMKal Bangun Kencana Mulo, serta BUMKal Bangkit Wunung juga telah menyerap seluruh modal yang dialokasikan untuk pengembangan usaha ayam petelur. Pada sektor perikanan dan pertanian, BUMKal Murakabi Kalurahan Baleharjo yang mengembangkan budidaya lele, patin dan semangka menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan dengan tingkat serapan modal mencapai lebih dari 80 persen dan progres fisik sekitar 80 persen. Kegiatan usaha berjalan sesuai rencana dan belum ditemukan kendala yang signifikan. Meski demikian, hasil evaluasi juga menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Beberapa BUMKal masih berada pada tahap persiapan usaha, pembangunan kandang, penyediaan sarana produksi, maupun penataan administrasi. Selain itu terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga kerja, perizinan pemanfaatan lahan, kondisi cuaca yang kurang mendukung, hingga pemasaran hasil usaha yang masih terbatas. Sebagai tindak lanjut, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan oleh pengelola BUMKal bersama pemerintah kalurahan dan pendamping desa. Upaya tersebut meliputi penguatan kemitraan dengan kelompok tani dan peternak, peningkatan tata kelola administrasi dan pembukuan usaha, pembangunan sarana pendukung, penguatan pemasaran produk, serta pengembangan usaha sesuai potensi lokal masing-masing kalurahan. Monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai tujuan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah kalurahan, BUMKal, pendamping desa, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program ketahanan pangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian pangan di Kapanewon Wonosari. Melalui pengembangan usaha peternakan, pertanian, dan perikanan yang berkelanjutan, BUMKal di Kapanewon Wonosari diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Seluruh Kalurahan di Kapanewon Wonosari Ajukan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2026

Wonosari – Seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Wonosari telah menyelesaikan proses pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2026. Pengajuan dilakukan setelah kalurahan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan penyaluran Dana Desa. Proses fasilitasi pengajuan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kapanewon Wonosari bersama Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Pendampingan dilakukan mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I, hingga penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II. Kegiatan fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen yang diajukan oleh pemerintah kalurahan telah sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku sehingga proses verifikasi di tingkat kabupaten dapat berjalan dengan lancar. Dengan telah diajukannya seluruh berkas penyaluran Dana Desa Tahap II, diharapkan proses verifikasi dan penyaluran dapat segera dilaksanakan sehingga mendukung kelancaran berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan. Dana Desa tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas kalurahan, termasuk pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai program yang telah direncanakan dalam APBKal Tahun Anggaran 2026. Keberhasilan seluruh kalurahan di Kapanewon Wonosari dalam menyelesaikan pengajuan Dana Desa Tahap II menunjukkan komitmen pemerintah kalurahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, akuntabel, dan tepat waktu. Sinergi antara pemerintah kalurahan, Kapanewon Wonosari, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pengajuan hingga tahap penyaluran Dana Desa.

Mulai 2 Juni 2026, Seluruh Pendamping Desa Wajib Gunakan Aplikasi Mobile DRP Versi 3 untuk Pelaporan Individu

 WONOSARI – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal resmi memberlakukan penggunaan aplikasi Mobile Daily Report Pendamping (DRP) Versi 3 sebagai platform pelaporan individu bagi seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Indonesia mulai 2 Juni 2026.

Penerapan aplikasi terbaru ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pelaporan individu TPP sekaligus mendukung akuntabilitas pembayaran honorarium dan Bantuan Operasional Pendampingan (BOP) yang berbasis laporan individu melalui sistem Daily Report Pendamping (DRP).

Pembaruan aplikasi menjadi DRP Versi 3 juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan auditor BPK RI terhadap aplikasi DRP sebelumnya. Selain itu, pengembangan aplikasi ini telah disesuaikan dengan ketentuan pelaporan TPP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Melalui surat resmi yang diterbitkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, seluruh TPP diminta segera mengunduh dan memasang aplikasi Mobile DRP V3 pada perangkat telepon seluler masing-masing.

Untuk mendukung implementasi aplikasi baru tersebut, Kementerian Desa dan PDT akan melaksanakan sosialisasi secara berjenjang baik melalui metode daring maupun luring guna memastikan seluruh pendamping memahami tata cara penggunaan aplikasi dan dapat mengoperasikannya dengan baik.

Bagi pendamping yang mengalami kendala saat penggunaan aplikasi DRP V3, diimbau segera melaporkan permasalahan kepada supervisor secara berjenjang untuk diteruskan kepada TAPM Pusat Bidang Pengelolaan SDM.

Selain mengikuti kegiatan sosialisasi, seluruh TPP yang telah berhasil masuk ke dalam aplikasi juga diminta mempelajari berbagai ketentuan yang tersedia pada fitur "Lainnya", termasuk dokumen Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan, serta Panduan Penggunaan.

Dengan diberlakukannya DRP V3, diharapkan sistem pelaporan pendampingan desa menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pendampingan kepada masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya bisa melihat surat BPSDM disini

TPP P3MD Gunungkidul Akselerasi Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2026 Melalui Rakor Kabupaten

GUNUNGKIDUL – Dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel, P3MD Kabupaten Gunungkidul menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten bersama Koordinator Kecamatan pada Jumat, 08 Mei 2026.

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah Fasilitasi Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2026. Hal ini merujuk pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa 2026

Dalam sosialisasi tersebut, ditekankan kembali mengenai skema penyaluran Dana Desa Reguler yang terbagi menjadi dua kategori berdasarkan status desa:

Desa Non-Mandiri:

Tahap I (40%): Dilakukan paling lambat Juni 2026.

Tahap II (60%): Dilakukan paling cepat April 2026.

Desa Mandiri:

Tahap I (60%): Dilakukan paling lambat Juni 2026.

Tahap II (40%): Dilakukan paling cepat April 2026.

Empat Pilar Pengelolaan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menegaskan bahwa pengelolaan dana ini harus berpijak pada empat prinsip utama:

Transparan: Pengelolaan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Akuntabel: Pengelolaan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Desa Maju: Berorientasi pada terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Sinergi dan Inovasi

Rapat koordinasi ini tidak hanya membahas teknis administratif, tetapi juga mengusung semangat kolaborasi dan inovasi. Melalui penguatan sinergi antara TAPM dan Koordinator Kecamatan, diharapkan setiap kendala di lapangan dapat teratasi dengan cepat sehingga serapan dana desa memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

"Kita bekerja dengan transparan untuk menjaga kepercayaan publik, serta mendorong inovasi di tingkat desa demi percepatan status Desa Maju dan Mandiri di wilayah Gunungkidul," pungkas perwakilan P3MD Gunungkidul dalam sesi penutupan rakor.

Sumber: P3MD Gunungkidul

Tanggal: 08 Mei 2026